IPAL Laundry di Jawa Timur: Baku Mutu, Kapasitas, dan Proses Pengolahannya
IPAL laundry di Jawa Timur: baku mutu limbah laundry, batas 16 liter per kg cucian, dan urutan proses pengolahannya. Konsultasi gratis via WhatsApp.
IPAL Industri di Jawa Timur: Proses Pengolahan dan Baku Mutu per Jenis Pabrik
IPAL industri tiap pabrik berbeda. Bandingkan proses dan baku mutu tekstil, makanan-minuman, dan logam di Jawa Timur. Konsultasi gratis via WhatsApp.
Teknologi IPAL: Biofilter vs MBBR vs Extended Aeration, Mana yang Tepat untuk Proyek Anda di Jawa Timur?
Pada 9 September 2025 aturan main pemilihan teknologi IPAL berubah. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Permen LH No. 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik, mencabut Permen LHK P.68/2016 yang dipakai selama hampir satu dekade. Dua hal berubah sekaligus: baku mutunya kini bercabang menurut jenis…
Cara Memilih Konsultan Lingkungan yang Tepat untuk Perusahaan Anda
Bagi pabrik, pengelola gedung, atau perusahaan yang sedang berkembang, urusan lingkungan sering datang bersamaan dengan urusan lain: izin usaha, perluasan lahan, atau pemeriksaan dari instansi. Di titik inilah konsultan lingkungan dibutuhkan. Namun tidak semua konsultan cocok untuk setiap kebutuhan. Memilih yang keliru bisa membuat proses perizinan molor, biaya membengkak, dan dokumen bolak-balik direvisi. Artikel ini…
IPAL Restoran dan Hotel di Surabaya: Cara Hitung Kapasitas, Grease Trap, dan Baku Mutu Terbaru
Sejak 9 September 2025, aturan main untuk IPAL restoran dan hotel berubah. Permen LH No. 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik resmi mencabut Permen LHK P.68/2016 dan sebagian Permen LH No. 19 Tahun 2010. Untuk air limbah non-kakus, baku mutu BOD diperketat dari…
Perizinan Lingkungan di Surabaya
Bagi pelaku usaha di Surabaya, perizinan lingkungan bukan sekadar formalitas. Dokumen ini menjadi dasar legal kegiatan usaha Anda, mulai dari pabrik, gudang, rumah sakit, hotel, hingga pengelola gedung. Tanpa persetujuan lingkungan yang sesuai, risiko teguran, sanksi administratif, hingga terhambatnya izin operasional bisa muncul kapan saja. Artikel ini merangkum hal-hal pokok yang perlu Anda pahami sebelum…
IPAL Sekolah: Panduan Kapasitas, Teknologi & Biaya untuk Sekolah dan Sekolah Berasrama di Jawa Timur
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan sekitar 1 dari 3 sekolah di Indonesia belum memiliki akses jamban layak dan terpisah, dan 1 dari 5 sekolah belum punya akses air bersih yang cukup. Angka ini sering dibaca sebagai masalah jumlah toilet — padahal separuh persoalannya ada di ujung yang lain: ke mana air limbah dari toilet itu pergi….
Persetujuan Lingkungan di OSS-RBA: Panduan Lengkap Pelaku Usaha 2026 (Surabaya & Jawa Timur)
Sejak 1 Juni 2026, pintu terakhir pengurusan persetujuan lingkungan secara manual resmi ditutup. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 01 Tahun 2025 mewajibkan seluruh tahapan — mulai penapisan, penyusunan dokumen, penilaian, sampai penerbitan — dilakukan lewat Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet yang terhubung dengan OSS-RBA. Dokumen yang diproses di luar…
SLO Air Limbah (SLO IPAL): Syarat, Alur & Cara Mengurus Sampai Terbit di Jawa Timur
Banyak pabrik, rumah sakit, hotel, dan kawasan industri di Surabaya dan Gresik sudah menyelesaikan pembangunan IPAL, tetapi tetap tidak boleh membuang air limbahnya secara resmi. Penyebabnya satu: SLO air limbah belum terbit. Di titik inilah proyek sering tersendat berbulan-bulan — bukan karena berkasnya kurang, melainkan karena IPAL yang terbangun tidak persis seperti yang dijanjikan dalam…
Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah: Syarat, Alur & Biaya Pengurusan 2026
Banyak pabrik, rumah sakit, dan hotel di Surabaya dan Jawa Timur baru menyadari pentingnya persetujuan teknis air limbah ketika Persetujuan Lingkungan mereka tertahan — atau lebih buruk, ketika IPAL sudah terlanjur dibangun tetapi gagal diverifikasi karena desainnya tidak pernah dikaji secara teknis. Padahal aturannya jelas: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun…